Peran Perawat dalam Bencana Alam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Profesi keperawatan bersifat luwes dan mencakup segala kondisi, dimana perawat tidak hanya terbatas pada pemberian asuhan dirumah sakit saja melainkan juga dituntut mampu bekerja dalam kondisi siaga tanggap bencana. Situasi penanganan antara keadaan siaga dan keadaan normal memang sangat berbeda, sehingga perawat harus mampu secara skill dan teknik dalam  menghadapi kondisi seperti ini.

Kegiatan pertolongan medis dan perawatan dalam keadaan siaga bencana dapat dilakukan oleh proesi  keperawatan. Berbekal pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seorang perawat bisa melakukan pertolongan siaga bencana dalam berbagai bentuk.

Dalam penulisan makalah ini akan dijelaskan pentingnya peran perawat dalam situasi tanggap bencana, bentuk dan peran yang bisa dilakukan perawat dalam keadaan tanggap bencana.

1.2    Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1.        Bagaimana Bencana?

2.        Bagaimana Fase-fase bencana?

3.        Bagaimana Kelompok rentan Bencana?

4.        Bagaimana Paradigma penanggulangan Bencana?

5.        Bagaimana Pengurangan Risiko Bencana?

6.        Bagaimana Peran perawat Dalam tanggap Bencana?

7.        Bagaimana Jenis KEgiatan siaga Bencana?

8.        Bagaimana Managemen Bencana?

9.        Bagaimana peran perawat dalam managemen Bencana?

1.3    Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1.        Mahasiswa dapat mengetahui Bencana.

2.        Mahasiswa dapat mengetahui Fase-fase bencana.

3.        Mahasiswa dapat mengetahui Kelompok rentan Bencana.

4.        Mahasiswa dapat mengetahui Paradigma penanggulangan Bencana.

5.        Mahasiswa dapat mengetahui Pengurangan Risiko Bencana.

6.        Mahasiswa dapat mengetahui Peran perawat Dalam tanggap Bencana.

7.        Mahasiswa dapat mengetahui Jenis KEgiatan siaga Bencana.

8.        Mahasiswa dapat mengetahui Managemen Bencana.

9.        Mahasiswa dapat mengetahui peran perawat dalam managemen Bencana.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1    Bencana

     Definisi Bencana menurut WHO (2002) adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan dalam skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat dan wilayah yang terkena.

     Bencana dapat juga didefinisikan sebagai situasi dankondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Jenis-jenis bencana:

1.      Bencana alam (natural disaster), yaitu kejadian-kejadian alami seperti banjir, genangan, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya.

2.      Bencana ulah manusia (man-made disaster), yaiut kejadian-kejadian karena perbuatan manusia seperti tabrakan pesawat udara atau kendaraan, kebakaran, ledakan, sabotase dan lainnya.

Bencana berdasarkan cakupan wilayahnya terdiri atas:

1.      Bencan Lokal, bencana ini memberikan dampak pada wilayah sekitarnya yang berdekatan, misalnya kebakaran, ledakan, kebocoran kimia dan lainnya.

2.      Bencana regional, jenis bencan ini memberikan dampak atau pengaruh pada area geografis yang cukup luas dan biasanya disebabkan leh faktor alam seperti alam, banjir, letusan gunung dan lainnya.

2.2    Fase-fase bencana

     Menurut Barbara santamaria (1995),ada tiga fase dapat terjadinya suatu bencana yaitu fase pre impact,impact,dan post impact

1.        Fase pre impact  merupakan warning phase,tahap awal dari  bencana.Informasi didapat dari badan satelit dan meteorologi cuaca.Seharusnya pada fase inilah segala persiapan dilakukan dengan baik oleh pemerintah,lembaga dan masyarakat.

2.        Fase impact Merupakan fase terjadinya klimaks bencana.inilah saat-saat dimana manusia sekuat tenaga mencoba untuk bertahan hidup.fase impact ini terus berlanjut hingga tejadi kerusakan dan bantuan-bantuan yang darurat dilakukan.

3.        Fase post impact merupakan saat dimulainya perbaikan dan penyembuhan dari fase darurat.Juga tahap dimana masyarakat mulai berusaha kembali pada fungsi kualitas normal.Secara umum pada fase post impact para korban akan mengalami tahap respons fisiologi mulai dari penolakan (denial),marah (angry),tawar –menawar (bargaing),depresi (depression),hingga penerimaan (acceptance).

Permasalahan dalam penanggulangan bencana

Secara umum masyarakat Indonesia  termasuk aparat pemerintah didaerah memiliki keterbatasan pengetahuan tentang bencana seperti berikut :

1.      Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya

2.      Sikap atau prilaku yang mengakibatkan menurunnya kualitas SDA

3.      Kurangnya informasi atau peringatan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan

4.      Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya

2.3    Kelompok rentan bencana

Kerentanan adalah keadaan atau sifat (perilaku) manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman dari potensi bencana untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu.

Kerentanan terbagi atas:

1.      Kerentanan fisik, kerentanan yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya tertentu, misalnya kekuatan rumah bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan gempa.

2.      Kerentanan ekonomi, kemampuan ekonomi individu atau masyarakat dalam pengalokasian sumber daya untuk pencegahan serta penanggulangan bencana.

3.      Kerentanan social, kondisi social masyarakat dilihat dari aspek pendidikan, pengetahuan tentang ancaman bahaya dan rsiko bencana.

4.      Kerentanan lingkungan, keadaan disekitar masyarakat tinggal. Misalnya masyarakat yang tinggal di lereng bukit atau pegunungan rentan terhadap ancaman bencana tanah longsor. 

2.4    Paradigma Penanggulanngan Bencana

     Konsep penanggulangan bencana telah mengalami pergeseran paradigm dari konfensional yakni anggapan bahwa bencana merupakan kejadian yang tak terelakan dan korban harus segera mendapatkan pertolongan, ke paradigm pendekatan holistic yakni menampakkan bencana dalam tatak rangka menejerial yang dikenali dari bahaya, kerentanan serta kemampuan masyarakat. Pada konsep ini dipersepsikan bahwa bencana merupakan kejadian yang tak dapat dihindari, namun resiko atau akibat kejadian bencana dapat diminimalisasi dengan mengurangi kerentanan masyarakat yang ada dilokasi rawan bencan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penangan bencana.

2.5    Pengurangan Risiko Bencana

Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1.      Pra bencana, pada tahapan ini dilakukan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan peletahihan serta penentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana (kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana).

2.      Tanggap darurat, tahapan ini mencakup pengkajian terhadap loksi, kerusakan dan sumber daya; penentuan status keadan darurat; penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar;  pelayanan psikososial dan kesehatan.

3.      Paska bencana, tahapan ini mencakup kegiatan rehabilitasi (pemulihan daerah bencana, prasaranan dan saran umum, bantuan perbaikan rumah, social, psikologis, pelayanan kesehatan, keamanan dan ketertiban) dan rekonstruksi (pembangunan, pembangkitan dan peningkatan sarana prasarana termasuk fungsi pelayanan kesehatan.

2.6    Perawat sebagai profesi 

Perawat adalah salah satu profesi di bidang kesehatan , sesuai dengan makna dari profesi maka seseorang yang telah mengikuti pendidikan profesi keperawatan seyogyanya mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang etikal dan sesuai standar profesi serta sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya baik melalui pendidikan formal maupun informal, serta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan yang dilakukannya (Nurachmah, E 2004) 

Perry & Potter (2001), mendifinisikan bahwa seorang perawat dalam tugasnya harus berperan sebagai:kolaborator, pendidik, konselor,change agent dan peneliti. Keperawatan mempunyai karakteristik profesi yaitu memiliki body of knowledge yang berbeda dengan profesi lain, altruistik, memiliki wadah profesi, mempunyai standar dan etika profesi, akontabilitas, otonomi dan kesejawatan (Leddy & Pepper, 1993 dalam Nurachmah, E, 2004)
Berdasarkan karakteristik di atas maka pelayanan keperawatan merupakan pelayanan profesional yang manusiawi untuk memenuhi kebutuhan klien yang unik dan individualistik diberikan oleh tenaga keperawatan yang telah dipersiapkan melalui pendidikan lama dan pengalaman klinik yang memadai. Perawat harus memiliki karakteristik sikap caring yaitu competence,confidence, compassion, conscience and commitment (ANA, 1995 dalam Nurachmah, 2004). Pelayanan keperawatan yang optimal dapat dicapai jika perawat sudah profesional. 

Peran perawat 

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan secara sosial yang berhubungan dengan fungsi individu pada berbagai kelompok sosial. Tiap individu mempunyai berbagai peran yang terintegrasi dalam pola fungsi individu. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap kedudukannya dalam sistem ( Zaidin Ali , 2002,). Menurut Gaffar (1995) peran perawat adalah segenap kewenangan yang dimiliki oleh perawat untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 

2.7    Peran Perawat Dalam Tanggap Bencana

Pelayanan keperawatan tidak hanya terbatas diberikan pada instansi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit saja. Tetapi, pelayanan keperawatan tersebut juga sangat dibutuhkan dalam situasi tanggap bencana.

Perawat tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar praktek keperawatan saja,  Lebih dari itu, kemampuan tanggap bencana juga sangat di butuhkan saaat keadaan darurat. Hal ini diharapkan menjadi bekal bagi perawat untuk bisa terjun memberikan pertolongan dalam situasi bencana.

Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan sangat berbeda, kita lebih banyak melihat tenaga relawan dan LSM lain yang memberikan pertolongan lebih dahulu dibandingkan dengan perawat, walaupun ada itu sudah terkesan lambat.

2.8    Jenis Kegiatan Siaga Bencana

Kegiatan penanganan siaga bencana memang berbeda dibandingkan pertolongan medis dalam keadaan normal lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting. Berikut beberapa tnidakan yang bisa dilakukan oleh perawat dalam situasi tanggap bencana:

1.        Pengobatan dan pemulihan kesehatan fisik

Bencana alam yang menimpa suatu daerah, selalu akan memakan korban dan kerusakan, baik itu korban meninggal, korban luka luka, kerusakan fasilitas pribadi dan umum,  yang mungkin akan menyebabkan isolasi tempat, sehingga sulit dijangkau oleh para relawan. Hal yang paling urgen dibutuhkan oleh korban saat itu  adalah pengobatan dari tenaga kesehatan. Perawat bisa turut andil dalam aksi ini, baik berkolaborasi dengan tenaga perawat atau pun tenaga kesehatan profesional, ataupun juga melakukan pengobatan bersama perawat lainnya secara cepat, menyeluruh dan merata di tempat bencana. Pengobatan yang dilakukan pun bisa beragam, mulai dari pemeriksaan fisik, pengobatan luka, dan lainnya sesuai dengan profesi keperawatan.

2.      Pemberian bantuan

Perawatan dapat melakukan aksi galang dana bagi korban bencana, dengan menghimpun dana dari berbagai kalangan dalam berbagai bentuk, seperti makanan, obat obatan, keperluan sandang dan lain sebagainya. Pemberian bantuan tersebut bisa dilakukan langsung oleh perawat secara langsung di lokasi bencana dengan memdirikan posko bantuan. Selain itu,  Hal yang harus difokuskan dalam kegiatan ini adalah pemerataan bantuan di tempat bencana sesuai kebutuhan yang di butuhkan oleh para korban saat itu, sehinnga tidak akan ada lagi para korban yang tidak mendapatkan bantuan tersebut dikarenakan bantuan yang menumpuk ataupun tidak tepat sasaran.

3.    Pemulihan kesehatan mental

Para korban suatu bencana biasanya akan mengalami trauma psikologis akibat kejadian yang menimpanya. Trauma tersebut bisa berupa kesedihan yang mendalam, ketakutan dan kehilangan berat. Tidak sedikit trauma ini menimpa wanita, ibu ibu, dan anak anak yang sedang dalam massa pertumbuhan. Sehingga apabila hal ini terus berkelanjutan maka akan mengakibatkan stress berat dan gangguan mental bagi para korban bencana. Hal yang dibutukan dalam penanganan situasi seperti ini adalah pemulihan kesehatan mental yang dapat dilakukan oleh perawat. Pada orang dewasa, pemulihannya bisa dilakukan dengan sharing dan mendengarkan segala keluhan keluhan yang dihadapinya, selanjutnya diberikan sebuah solusi dan diberi penyemangat untuk tetap bangkit. Sedangkan pada anak anak, cara yang efektif adalah dengan mengembalikan keceriaan mereka kembali, hal ini mengingat sifat lahiriah anak anak yang berada pada masa bermain. Perawat dapat mendirikan sebuah taman bermain, dimana anak anak tersebut akan mendapatkan permainan, cerita lucu, dan lain sebagainnya. Sehinnga kepercayaan diri mereka akan kembali seperti sedia kala.

4.    Pemberdayaan masyarakat

Kondisi masyarakat di sekitar daerah yang terkena musibah pasca bencana biasanya akan menjadi terkatung katung tidak jelas akibat memburuknya keaadaan pasca bencana., akibat kehilangan harta benda yang mereka miliki. sehinnga banyak diantara mereka  yang patah arah dalam menentukan hidup selanjutnya. Hal yang bisa menolong membangkitkan keadaan tersebut adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan fasilitas dan skill yang dapat menjadi bekal bagi mereka kelak. Perawat dapat melakukan pelatihan pelatihan keterampilan yang difasilitasi dan berkolaborasi dengan instansi ataupun LSM yang bergerak dalam bidang itu. Sehinnga diharapkan masyarakat di sekitar daerah bencana akan mampu membangun kehidupannya kedepan lewat kemampuan yang ia miliki.

Untuk mewujudkan tindakan di atas perlu adanya beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang perawat, diantaranya:

1.      Perawatan harus memilki skill keperawatan yang baik.

Sebagai perawat yang akan memberikan pertolongan dalam penanaganan bencana, haruslah mumpunyai skill keperawatan, dengan bekal tersebut perawat akan mampu memberikan pertolongan medis yang baik dan maksimal.

2.      Perawat harus memiliki jiwa dan sikap kepedulian.

Pemulihan daerah bencana membutuhkan kepedulian dari setiap elemen masyarakat termasuk perawat, kepedulian tersebut tercemin dari rasa empati dan mau berkontribusi secara maksimal dalam segala situasi bencana. Sehingga dengan jiwa dan semangat kepedulian tersebut akan mampu meringankan beban penderitaan korban bencana.

3.      Perawatan harus memahami managemen siaga bencana

Kondisi siaga bencana membutuhkan penanganan yang berbeda, segal hal yang terkait harus didasarkan pada managemen yang baik, mengingat bencana datang secara tak terduga banyak hal yang harus dipersiapkan dengan matang, jangan sampai tindakan yang dilakukan salah dan sia sia. Dalam melakukan tindakan di daerah bencana, perawat dituntut untuk mampu memilki kesiapan dalam situasi apapun jika terjadi bencana alam. Segala hal yang berhubungan dengan peralatan bantuan dan pertolongan medis harus bisa dikoordinir dengan baik dalam waktu yang mendesak. Oleh karena itu, perawat harus mengerti konsep siaga bencana.

2.9    Managemen Bencana

Ada 3 aspek mendasar dalam management bencana, yaitu:

1.        Respons terhadap bencana

2.        Kesiapsiagaan menghadapi bencana

3.        Mitigasi efek bencana

Managemen siaga bencana membutuhkan kajian yang matang dalam setiap tindakan yang akan dilakukan sebelum dan setelah terjun kelapangan. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman, yaitu:

1.      Mempersiapkan bentuk kegiatan yang akan dilakukan

Setelah mengetahui sebuah kejadian bencana alam beserta situasi di tempat kejadian, hal yang terlebih dahulu dilakukan adalah memilih bentuk kegiatan yang akan diangkatkan, seperti melakukan pertolongan medis, pemberian bantuan kebutuhan korban, atau menjadi tenaga relawan. Setelah ditentukan, kemudian baru dilakukan persiapan mengenai alat alat, tenaga, dan juga keperluan yang akan dibawa disesuaikan dengan alur dan kondisi masyarakat serta medan yang akan ditempuh.

2.      Melakukan tindakan yang telah direncanakan sebelumnya.

Hal ini merupakan pokok kegiatan siaga bencana yang dilakukan, segala hal yang dipersiapkan sebelumnya, dilakukan dalam tahap ini, sampai jangka waktu yang disepakati.

3.      Evaluasi kegiatan

Setiap selesai melakukan kegiatan, perlu adanya suatu evaluasi kegiatan yang dilakukan, evaluasi bisa dijadikan acuan, introspeksi, dan pedoman melakukan kegiatan selanjutnya. Alhasil setiap kegiatan yang dilakukan akan berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya.

2.10Peran perawat dalam managemen bencana

1.      Peran perawat dalam fase pre-impect

a.       Perawat mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam penanggulangan ancaman bencana.

b.      Perawat ikut terlibat dalam berbagai dinas pemerintahan, organisasi lingkungan, palang merah nasional, maupun lembaga-lembaga pemasyarakatan dalam memberikan penyuluhan dan simulasi persiapan menghadapi ancaman bencana.

c.       Perawat terlibat dalam program promosi kesehatan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam mengahdapi bencana.

2.      Peran perawat dalam fase impact

a.       Bertindak cepat

b.      Don’t promise. Perawat seharusnya tidak menjanjikan apapun dengan pasti dengan maksud memberikan harapan yang besar pada korban yang selamat.

c.       Berkonsentrasi penuh pada apa yang dilakukan

d.       Kordinasi dan menciptakan kepemimpinan

e.        Untuk jangka panjang, bersama-sama pihak yang tarkait dapat mendiskusikan dan merancang master plan of revitalizing, biasanya untuk jangka waktu 30 bulan pertama.

3.      Peran perawat dalam fase post impact

a.       Bencana tentu memberikan bekas khusus bagi keadaan fisik, fisikologi korban

b.      Stress fisikologi yang terjadi dapat terus berkembang hingga terjadi post traumatic stress disorder (PTSD) yang merupakan sindrom dengan 3 kriteria utama. Pertama, gejala trauma pasti dapat dikenali. Kedua, individu tersebut mengalami gejala ulang traumanya melalui flashback, mimpi, ataupun peristiwa-peristiwa yang memacuhnya. Ketiga, individu akan menunjukan gangguan fisik. Selain itu, individu dengan PTSD dapat mengalami penurunan konsentrasi, perasaan bersalah dan gangguan memori.

c.       Tim kesehatan bersama masyarakat dan profesi lain yang terkait bekerja sama dengan unsure lintas sektor menangani maslah keehatan masyarakat paska gawat darurat serta mempercepat fase pemulihan (recovery) menuju keadaan sehat dan aman.

BAB III

PENUTUP

3.1  Simpulan

Bencana alam  merupakan sebuah musibah  yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya.  Apabila bencana tersebut telah datang maka akan menimbulkan kerugian dan kerusakan yang membutuhkan upaya pertolongan melalui tindakan tanggap bencana yang dapat dilakukan oleh perawat.

3.2  Saran

Sebagai seorang calon perawat diharapkan bisa turut andil dalam melakukan kegiatan tanggap bencana. Sekarang tidak hanya dituntut mampu memiliki kemampuan intelektual namun harus memilki jiwa kemanusiaan melalui aksi siaga bencana.

REFERENSI

1. Efendi,Ferry.Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan praktik dalam keperawatan.Jakarta.Penerbit Salemba Medika,2009.

2. Mepsa,Putra.2012.Peran Mahasiswa Keperawatan Dalam Tanggap Bencana.20http://fkep.unand.ac.id/images/peran_mahasiswa_keperawatan_dalam_tanggap_bencana.docx. Diakses tanggal 15 November 2012

3.      Kholid, Ahmad S.Kep, Ns. Prosedur Tetap Pelayanan Medik Penanggulangan Bencana.

http://dc126.4shared.com/doc/ZPBNsmp_/preview.html. Diakses tanggal 15 November 2012

4.      Mursalin.2011.Peran Perawat Dalam Kaitannya Mengatasi Bencana. Diakses tanggal 15 November 2012

Read More

Politik dan Kesehatan (Imu sosial dan masalah Kesehatan)

1.    Pendahuluan

Kesehatan adalah bagian dari politik oleh karena pelayanan kesehatan merupakan pelayanan publik yang seyogianya tidak hanya dijadikan sebagai kendaraan politik para calon atau kandidat kepala daerah. (Bambra et all, 2005). Sebuah studi yang dilakukan Navarro et all pada tahun 2006 meneguhkan korelasi antara ideologi politik suatu pemerintahan terhadap derajat kesehatan masyarakatnya, melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan tersebut. Konsep kesehatan yang dianut pemerintah kita saat ini, berbuah pembangunan kesehatan yang berbentuk pelayanan kesehatan individu, ketimbang layanan kesehatan komunitas yang lebih luas, program-program karitas yang bersifat reaktif seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau pengobatan gratis dan Jampersal.

Dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 bagian Pembukaan butir b (menimbang); disebutkan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan.

Hal ini menunjukkan pentingnya hubungan antara kesehatan dan politik dalam meningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

2.    Alasan Memilih Judul

Alasan kami memilih judul politik dan kesehatan karena makalah ini merupakan salah satu tugas dari dosen dan juga judul ini saling berkaitan, dimana kesehatan dan politik saling berkesinambungan dalam peningkatan mutu masyarakat.

3.    Masalah

Permasalah yang mendasar terkait dengan politik dan kesehatan salah satunya tidak berkesinambungannya politik dan kesehatan. Disini oknum politisi kesehatan belum mampu meyakinkan bahwa kesehatan adalah investasi, sector produktif dan bukan sector konsumtif. Praktisi kesehatan juga belum mampu memperlihatkan secara jelas dalam mempengaruhi para pemegang kebijakan tentang manfaat investasi bidang kesehatan yang dapatmenunjang pembangunan bangsa.

4.    Pembahasan

4.1    Pengertian politik dan kesehatan

A.  Politik

Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani (politika - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya (polites - warga negara) dan (polis - negara kota). Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan.

Dalam bahasa Indonesia,  Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki. 

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

B.  Kesehatan

Kesehatan adalah kondisi umum dari seseorang dalam semua aspek. Ini juga merupakan tingkat fungsional dan atau efisiensi metabolisme organisme, sering secara implisit manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mendefinisikan kesehatan didefinisikan sebagai "keadaan lengkap fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan"

Kesehatan adalah konsep yang positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik. Secara keseluruhan kesehatan dicapai melalui kombinasi dari fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, yang, bersama-sama sering disebut sebagai "Segitiga Kesehatan"

C.  Politik Kesehatan

Politik kesehatan merupakan upaya pembangunan masyarakat dalam bidang kesehatan. Bambra et al (2005) dan fahmi umar (2008) mengemukakan mengapa kesehatan itu adalah politik, karena dalam bidang kesehatan adanya disparitas derajat kesehatan masyarakat, dimana sebagian menikmati kesehatan sebagian tidak. Oleh sebab itu, untuk memenuhi equity atau keadilan harus diperjuangkan.

Kesehatan adalah bagian dari politik karena derajat kesehatan atau masalah kesehatan ditentukan oleh kebijakan yang dapat diarahkan atau mengikuti kehendak (amenable) terhadap intervensi kebijakan politik. Kesehatan bagian dari politik karena kesehatan adalah hak asasi manusia.

4.2    Hubungan politik dan kesehatan

Politik kesehatan adalah kebijakan negara di bidang kesehatan. Yakni kebijakan publik yang didasari oleh hak yang paling fundamental, yaitu sehat merupakan hak warga negara. Sehingga dalam pengambilan keputusan politik khususnya kesehatan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sebaliknya politik juga dipengaruhi oleh kesehatan dimana jika derajat kesehatan masyarakat meningkat maka akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat

4.3    Masalah politik dan kesehatan

Politik kesehatan merupakan upaya pembangunan masyarakat dalam bidang kesehatan. Masalah politik dalam kesehatan adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan dalam upaya pembangunan di bidang kesehatan. Saat ini, apa yang dipikirkan oleh ahli kesehatan masyarakat sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh para pemimpin politik dalam melihat pembangunan.

Para ahli kesehatan masyarakat selalu memandang kesehatan adalah utama dan satu satunya cara dalam mencapai kesejahteraan, kesehatan ibu dan anak adalah prioritas, ketimpangan kaya dan miskin adalah sumber masalah kesehatan. kebijakan dan politik kesehatan harus berbasis bukti dan pendekatan pencegahan penyakit adalah yang utama. Sayangnya para pemimpin politik, tidak memandang sama dalam melihat persoalan pembangunan kesehatan, keputusan-keputusan politik lebih didasari kepada hasil survey popularitas dan prioritas pembangunan lebih kepada yang terlihat cepat di mata konstituen. perbedaan masalah ini berakar dari para ahli kesehatan masyarakat yang enggan untuk memahami masalah politik pembangunan, terutama pembangunan dalam bidang kesehatan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masalah kesehatan adalah masalah politik.

Masalah kesehatan bukan lagi hanya berkaitan erat dengan tehnis medis, tetapi sudah lebih jauh memasuki area-area yang bersifat social, ekonomi dan politik karena masalah kesehatan merupakan masalah politik maka untuk memecahkannya diperlukan komitmen politik. Namun, untuk memecahkan masalah tersebut ternyata tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Disini aktor politik kesehatan belum mampu meyakinkan bahwa kesehatan adalah investasi, sector produktif dan bukan sector konsumtif. Praktisi kesehatan juga belum mampu memperlihatkan secara jelas di dalam mempengaruhi para pemegang kebijakan tentang manfaat investasi bidang kesehatan yang dapatmenunjang pembangunan bangsa.

Tidak ada batasan yang jelas siapa aktor politik kesehatan yang sesungguhnya, namun dapat dikatakan bahwa aktor politik kesehatan adalah orang, lembaga atau profesi yang berjuang untuk mewujudkan rakyat yang sehatdan sejahtera. Akan tetapi karena masalah politik adalah masalah kesehatan, maka tentu saja tidak perlu semua aktor politik adalah orang kesehatan atau orang dengan latar belakang kesehatan akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana para aktor politik mempunyai wawasan kesehatan.

4.4    Pengaruh Hubungan Politik Terhadap Kesehatan

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber (resources) yang ada.

Untuk bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan digunakan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Cara-cara yang digunakan dapat bersifat meyakinkan (persuasive) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan, kebijakan itu hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka.

Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).

Politik Kesehatan adalah Ilmu dan seni untuk memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat dalam satu wilayah melalui sebuah sistem ketatanegaraan yang dianut dalam sebuah wilayah atau negara untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan sehat secara keseluruhan. Untuk meraih tujuan tersebut diperlukan kekuasaan. Dengan kekuasaan yang dimiliki, maka akan melahirkan kebijakan yang pro rakyat untuk menjamin derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Kebijakan pemerintah dapat terwujud dalam dua bentuk.

1.    Peraturan pemerintah dalam bidang kesehatan meliputi undang-undang, peraturan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan peraturan lainnya.

2.    Kebijakan pemerintah dalam bentuk program adalah segala aktifitas pemerintah baik yang terencana maupun yang insidentil dan semuanya bermuara pada peningkatan kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan dan masyarakat agar tetap sehat dan sejahtera, baik fisik, jiwa, maupun sosial.

Oleh karena itu, untuk menciptakan kesehatan masyarakat yang prima maka dibutuhkan berbagai peraturan yang menjadi pedoman bagi petugas kesehatan dan masyarakat luas, sehingga suasana dan lingkungan sehat selalu tercipta. Di samping itu pemerintah harus membuat program yang dapat menjadi stimulus bagi anggota masyarakat untuk menciptakan lingkungan dan masyarakat sehat, baik jasmani, rohanio,  rohani, sosial serta memampukan masyarakat hidup produktif secara sosial ekonomi.

Kebijakan kesehatan yang juga berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan penduduk adalah dengan menambah personel kesehatan baik yang terlibat dalam upaya preventif maupun dalam tindakan kuratif. Tujuan kebijakan ini agar pelayanan kesehatan tidak hanya dinikmati oleh golongan tertentu, namun juga bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan ini.

4.5    Contoh pengaruh politik terhadap kesehatan

1.    Anggaran kesehatan

Karena sehat merupakan hak rakyat dan negara pun tak ingin rakyatnya sakit-sakitan, diambillah keputusan politik yang juga sehat. Yaitu, anggaran untuk kesehatan rakyat mendapatkan porsi yang sangat besar, karena negara tidak ingin rakyatnya sakit-sakitan. Pemerintah bersama DPR. Membebani impor alat-alat kedokteran dengan pajak yang sama untuk impor mobil mewah, juga keputusan politik.

2.    UU Tembakau; Cukei rokok terus dinaikkan karena konsumsi rokok di Indonesia semakin meningkat.

Biaya ekonomi dan sosial yang ditimbulkan akibat konsumsi tembakau terus meningkat dan beban peningkatan ini sebagian besar ditanggung oleh masyarakat miskin. Angka kerugian akibat rokok setiap tahun mencapai 200 juta dolar Amerika, sedangkan angka kematian akibat penyakit yang diakibatkan merokok terus meningkat. Di Indonesia, jumlah biaya konsumsi tembakau tahun 2005 yang meliputi biaya langsung di tingkat rumah tangga dan biaya tidak langsung karena hilangnya produktifitas akibat kematian dini, sakit dan kecacatan adalah US $ 18,5 Milyar atau Rp 167,1 Triliun.  Jumlah tersebut adalah sekitar 5 kali lipat lebih tinggi dari pemasukan cukai sebesar Rp 32,6 Triliun atau US$ 3,62 Milyar tahun 2005 (1US$ = Rp 8.500,-).

3.    Program Pembatasan Waktu Iklan Rokok

Larangan iklan secara menyeluruh merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya anak-anak  dan remaja. Anak-anak dan remaja merupakan sasaran utama produsen rokok. Diakui oleh industri rokok bahwa anak-anak dan remaja merupakan aset bagi keberlangsungan industri rokok. Untuk itu kebijakan larangan iklan rokok secara menyeluruh harus diterapkan untuk melindungi anak dan remaja dari pencitraan produk tembakau yang menyesatkan.

Pelarangan iklan rokok menyeluruh (total ban) mencakup iklan, promosi dan sponsorship yang meliputi pelarangan (1) iklan, baik langsung maupun tidak langsung di semua media massa; (2) promosi dalam berbagai bentuk, misalnya potongan harga, hadiah, peningkatan citra perusahaan dengan menggunakan nama merek atau perusahaan dan (3) sponsorship dalam bentuk pemberian beasiswa, pemberian bantuan untuk bidang pendidikan, kebudayaan, olah raga, lingkungan hidup, dll.

4.    Program Kesehatan Gratis di Gorontalo

Berdasarkan kemampuan sumber daya dan permasalahan bidang kesehatan, maka dapat diproyeksikan pencapaian program sebagai berikut:

1.    Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat; meningkatnya persentase rumah  tangga berperilaku hidup bersih dan sehat menjadi 60%

2.    Program Lingkungan Sehat; meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 75 %, persentase keluarga menggunakan  air bersih menjadi 85 %, persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan menjadi 80%, dan persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 80 %

3.    Program Upaya Kesehatan Masyarakat ; Cakupan rawat jalan sebesar 15%, Meningkatnya cakupan persalinan nakes menjadi 90%, Pelayanan antenatal (K4) 90%, kunjungan neonatus (KN2) 90%, dan cakupan kunjungan bayi menjadi 90 %, pelayana kesehatan dasar bagi gakin di Puskesmas sebesar 100 %, Persentase posyandu Purnama  Mandiri 40 %, Tersedia dan beroperasinya Pos kesehatan desa di tiap desa.

4.    Program Upaya Kesehatan Perorangan; Cakupan rawat inap sebesar 1.5 %, Rumah sakit yang melaksanakan pelayaan gawat darurat sebesar 90 %, jumlah rumah sakit PONEK sebesar 75 % dan rumah sakit yang terakreditasi sebanyak 75 %, terselenggaranya pelayanan kewsehatan bagi Gakin di kelas III rumah saki sebesar 100 %.

                                                                                  

5.    Pemecahan Masalah (Opini Kelompok II)

Beranjak dari masalah politik dan kesehatan yang telah dibahas dalam makalah ini, solusi-solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan paramedis adalah sebagai berikut:

1.    Politisi dan para medis harus terlibat dalam merumuskan kebijakan kesehatan 

2.   Dalam menentukan agenda ataupun perencanaan harus lebih kompleks sehingga dalam penatalaksanaan kebijakan lebih efektif dan evisien.

3. Mengevaluasi setiap kebijakan, dan merespon feedback masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

4.    meyakinkan proses-proses  politik  kepada masyarakat untuk mendorong  penerimaan luas atas kebijakan kesehatan yang ditawarkan oleh para politisi.

Read More